20 September, 2011

Refleksi Kasus Ratu Atut

Refleksi Kasus Ratu Atut

Perhelatan demokrasi berupa Pemilihan Gubernur (Pilgub) yang akan digelar oleh Provinsi Banten pada tanggal 22 Oktober mendatang patut dicermati oleh warga Jawa Barat. Mantan wilayah Jawa Barat itu akan memilih tiga pasang kandidat yang akan menjadi pemimpin Banten 5 tahun kedepan. Kandidat itu antara lain Ratu Atut Chosiyah-Rano Karno dengan nomor urut satu, kemudian pasangan Wahidin Halim - Irna Narulita nomor urut dua dan pasangan nomor urut tiga Jazuli Juwaini-Makmun Muzakki. Tiga pasangan ini akan merebutkan 7.118.587 suara dari 10,64 juta rakyat Banten.
Ratu Atut Chosiyah 'terganjal' dana hibah.

Satu hal yang menjadi catatan adalah ada calon incumbent disana, yakni Ratu Atut Chosiyah. Majunya Ratu Atut, apalagi dengan menggandeng mantan aktor yang kini terjun di dunia politik, Rano Karno, diprediksi akan menjadi lawan yang tangguh bagi calon yang lain. Tapi bukan itu yang akan dibahas.

Bulan Agustus kemarin, publik Banten dikejutkan dengan laporan Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait penyalahgunaan dana hibah dan bantuan sosial oleh Ratu Atut. ICW menuding bahwa Ratu Atut menyalahi Permendagri Nomor 32 tahun 2011 tentang pedoman pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD. Dalam laporannya, ICW memaparkan bahwa dana hibah dan bantuan sosial itu mengalir kepada lembaga-lembaga yang pengurusnya masih punya kaitan kerabat dengan Ratu Atut. Bahkan, masih menurut ICW, ada diantaranya merupakan lembaga fiktif. Diluar itu Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan kerugian negara hampir 1 Trilyun dalam APBD Banten periode 2007-2010.

Secara otomatis, Ratu Atut dituding sedang membangun dinasti di Provinsi Banten. Karena pemberian dana bantuan itu tidak ‘lari’ dari lingkaran keluarganya. Trah Ratu Atut juga ‘menyebar’ di beragam instansi pemerintah daerah maupun pusat dengan menjadi pejabat teras. Bahkan dikutip dari laman berita online, kekayaan Ratu Atut sudah melebihi Presiden SBY.

Serangan Balik

Persepsi tentang adanya dugaan politisasi dari pelaporan ICW ke KPK terkait dugaan penyelewengan dana hibah itu mencuat, dan ini sah saja. Munculnya dugaan politisasi pelaporan ini terkait agenda Pigub yang semakin dekat. Apalagi setelahnya muncul aksi-aksi massa yang ‘menyerbu’ kantor KPK di Kuningan, Jakarta. Aksi massa, apapun namanya, jika sudah mendekati agenda Pemilu, susah untuk cuci tangan dari anggapan ditunggangi kepentingan politik tertentu, termasuk pelaporan ICW itu. Persepsi, tentu saja masih praduga, masih belum bisa dibuktikan dengan data. Namun kaidah politik menyebutkan ada asas praduga bersalah, lain dengan hukum.

Kalaupun ICW juga mempunyai agenda politik tentu sah juga. Itu hak asasi setiap warga negara. Bukankah memberitahukan cacatnya kandidat, dengan tujuan agar suatu pemerintahan tidak dipimpin oleh penguasa yang korup juga sebuah agenda politik? Selama tuduhan itu didukung dengan bukti yang valid, semuanya legal dibawah hukum.

Namun, dengan ‘kesibukan’ yang sedang melanda KPK saat ini, kasus tersebut tak menjadi prioritas utama untuk ditangani dalam waktu dekat. Laporan ICW itu hanya jadi konsumsi media dan polemik di negeri para jawara itu. Dan ringkasnya hanya ada dua opini yang berkembang, pertama, kasus dana hibah itu merupakan agenda politik yang sengaja dimunculkan untuk menjegal Ratu Atut, dan kedua, memang niat baik dari lembaga yang concern pada isu korupsi untuk mengingatkan khalayak Banten saja. Keduanya menjadi major opinion saat ini.

Polemik Dana Hibah dan Bantuan Sosial

Dalam Permendagri Nomor 59 tahun 2007, yang merupakan perubahan atas Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dijelaskan bahwa dana hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan jasa kepada pemerintah daerah lain, organisasi masyarakat, serta perusahaan daerah. Sedangkan bantuan sosial, hampir sama, hanya saja seperti dijelaskan dalam Permendagri Nomor 32 tahun 2011, bantuan sosial diberikan dalam rangka kegiatan sosial.

Dalam anggaran yang sehat, sejatinya anggaran dana hibah dan bantuan sosial ini tidak besar. Memberikan sesuatu kepada pihak ‘lain’ diluar program belanja langsung dalam ruang kedinasan merupakan anggaran yang sifatnya ‘sekunder’. Namun banyak yang menilai, mayoritas pemerintah daerah menganggarkan belanja langsung dalam bentuk dana hibah dan bantuan sosial ini begitu besar. Hal ini dikarenakan ‘hutang’ politik kandidat yang menang terhadap konstituennya. Tiada lain bayarannya kecuali, salah satunya konstituen diganjar dengan aliran dana hibah dan bantuan sosial.

Satu hal yang paling krusial adalah alokasi anggaran dana bantuan sosial. Ini dilematis mengingat jika ada satu kejadian yang ‘memaksa’ atau force majeur seperti bencana alam yang menuntut pemerintah agar mengeluarkan dana dalam jumlah yang tidak sedikit. Musibah memang tak diprediksi, namun catatan bencana alam ada datanya. Mana daerah yang masuk kategori rawan bencana, mana yang tidak, sehingga alokasi anggaran bantuan sosial ini, meskipun calon penerimanya tak masuk KUA-PPAS, juga ada prediksinya. Membengkaknya anggaran untuk bantuan sosial di daerah non-rawan bencana, lebih terkait pada hasrat kepala daerah untuk sawer (bagi-bagi uang) pada kolega politiknya.

Aroma Korupsi Politik

Pada akhirnya disinilah ‘keunggulan’ kandidat incumbent. Selain dukungan loyalis birokrat yang punya massa, ia juga punya kans untuk mengumpulkan pundi-pundi dana politik untuk biaya pencalonannya kembali sebagai Kepala Daerah. Selama sekian waktu menjabat, mesin politik itu akan senantiasa dibasahi dengan kucuran anggaran lewat jalur-jalur politik. Mesin politik inilah yang nanti akan bergerak dan mendorong si kandidat untuk memenangkan suara pemilih.

Dalam tafsiran Arbi Sanit, kucuran dana hibah dan bantuan sosial yang hanya berkisar di lingkaran dalam kekuasaan politik saja merupakan bentuk korupsi, yakni korupsi politik. Asumsinya adalah semua orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam memajukan pembangunan lewat kegiatannya di masyarakat, dan berhak mendapat bantuan dari pajak yang ia bayarkan. Namun karena akses anggaran hanya dikooptasi di lingkaran kekuasaan, maka kesempatan untuk ‘menikmati’ itu sirna karena korupsi politik yang mewabah tersebut. Kelemahannya, korupsi politik ini masih bisa lolos dari jeratan hukum, selama administrasi yang ditempuh untuk memperoleh dana itu lengkap.

Refleksi untuk Jawa Barat

Jawa Barat akan menghadapi Pilgub dua tahun lagi. Namun wacana calon Gubernur sudah bermunculan. Pasangan Hade diprediksikan akan pecah kongsi, menyusul pindahnya Dede Yusuf ke Partai Demokrat. Kandidat yang sekarang muncul dan sudah mendeklarasikan diri kemana-mana adalah mantan Bupati Indramayu dua periode, Irianto MS Syafiudin, yang juga Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat.
MESRA. Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf terlihat mesra.
Kalau Ahmad Heryawan dan Dede Yusuf maju terpisah, Pilgub Jawa Barat akan diramaikan oleh dua orang incumbent. Sebagaimana ulasan diatas, keduanya memiliki keunggulan sebagai sosok incumbent yang sudah dikenal. Satu lagi, meskipun Irianto MS Syafiudin tak lagi menjabat Bupati Indramayu, namun peran istrinya yang sekarang menjabat sebagai Bupati tak bisa dilepaskan begitu saja.

Akhirnya, apapun yang terjadi di tataran elit, masyarakat hanya bisa menguatkan dirinya sebagai elemen sipil. Penguatan masyarakat sipil dibutuhkan bagi konsolidasi demokrasi. Dengan pandangan kandidat yang akan meramaikan Pilgub tahun 2013 mendatang, serta mengulas apa yang terjadi di Banten, kiranya dibutuhkan penguatan dan gerakan bagi Jabar yang bersih, meski dimulai sekarang. Namun, dunia politik selalu tak lepas dari praduga bersalah, prasangka, sehingga gerakannya sekarang ataupun nanti tuduhan kepentingan politis itu selalu ada. Ini tantangan bagi para pegiat demokrasi dan anti-korupsi.

1 comment:

  1. Terimakasih Infonya
    sangat bermanfaat..
    Perkenalkan saya mahasiswa Fakultas Ekonomi di UII Yogyakarta
    :)
    twitter : @profiluii :)

    ReplyDelete